Teori Ekonomi 2
KEBIJAKAN FISKAL
& MONETER
Hadir Hudiyanto
Disusun Oleh :
Ilma Syahida Arofi (
23211509 )
Kelas
: 2EB25
UNIVERSITAS
GUNADARMA
KATA PENGANTAR
Puji
syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkah, rahmat
dan hidayah yang dilimpahkan-Nya, kami dapat menyusun dan menyelesaikan makalah
yang berjudul “KEBIJAKAN FISKAL & MONETER”.
Makalah
ini ditulis untuk memenuhi salah satu syarat dalam melaksanakan tugas Teori
Ekonomi 2, Jurusan Akuntansi Jenjang S1 pada Fakultas Ekonomi Universitas
Gunadarma.
Dengan segala keterbatasan, kami sepenuhnya menyadari bahwa dalam penulisan makalah ini masih banyak terdapat kekurangan, baik dalam pembahasan maupun tata bahasanya atau cara penulisannya. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati kiranya koreksi dan saran yang sifatnya membangun dari semua pihak khususnya para pembaca sangat kami harapkan demi kesempurnaan penulisan makalah ini.
Akhir kata kami mengharapkan semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi kami penulis pada khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.
Bekasi,
6 Mei 2013
Penyusun
BAB
I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Kebijakan
fiskal dan kebijakan moneter satu sama lain saling berpengaruh dalam kegiatan
perekonomian. Masing – masing variabel kebijakan tersebut, kebijakan fiskal
dipengaruhi oleh dua variabel utama, yaitu pajak (tax) dan pengeluaran
pemerintah (goverment expenditure). Sedangkan variabel utama dalam kebijakan
moneter, yaitu GDP, inflasi, kurs, dan suku bunga. Berbicara tentang kebijakan
fiskal dan kebijakan moneter berkaitan erat dengan kegiatan perekonomian empat
sektor, dimana sektor – sektor tersebut diantaranya sektor rumah tangga, sektor
perusahaan, sektor pemerintah dan sektor dunia internasional/luar negeri. Ke-empat
sektor ini memiliki hubungan interaksi masing – masing dalam menciptakan
pendapatan dan pengeluaran.
Krisis
global saat ini jauh lebih parah dari perkiraan semula dan suasana
ketidakpastiannya sangat tinggi. Kepercayaan masyarakat dunia terhadap perekonomian
menurun tajam. Akibatnya, gambaran ekonomi dunia terlihat makin suram dari hari
ke hari walaupun semua bank sentral sudah menurunkan suku bunga sampai tingkat
yang terendah. Tingkat bunga yang sedemikian rendahnya itu justru menyebabkan
ruang untuk melakukan kebijakan moneter menjadi terbatas, sehingga pilihan yang
tersedia hanya pada kebijakan fiscal.
Menurut
Mohamad Ikhsan, (http://majalah.tempointeraktif.com) negara-negara yang
tergabung dalam G-20 dalam komunike bersamanya baru ini-ini sepakat mendorong
lebih cepat ekspansi kebijakan fiskal minimal 2 persen dari produk domestik
bruto untuk memulihkan perekonomian dunia. Meskipun secara teoretis kebijakan
fiskal dapat berfungsi sebagai stimulus perekonomian, dalam pelaksanaannya
sering kali terdapat hambatan. Hambatan ini dirasakan terutama di negara
berkembang.
1.2. Rumusan
masalah
Dari latar belakang di atas dapat di buat beberapa
rumusan masalah yaitu antar lain:
1.2.1 Definisi kebijakan fiskal (fiskal policy)
1.2.2 Definisi kebijakan moneter
1.2.3 Hubungan antara kebijakan fiskal dan moneter
1.3. Tujuan
Pembahasan
1.3.1 Agar
lebih memahami definisi dari kebijakan
fiskal
1.3.2 Agar
lebih memahami tentang kebijakan moneter
1.3.3 Serta
mempermudah pembaca memahami hubungan kebijakan fiskal dan moneter
BAB
II
PEMBAHASAN
2.1 Definisi Kebijakan Fiskal (Fiscal Policy)
Kebijakan
Fiskal adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mendapatkan
dana-dana dan kebijaksanaan yang ditempuh oleh pemerintah untuk membelanjakan
dananya tersebut dalam rangka melaksanakan pembangunan. Atau dengan kata lain,
Kebijakan Fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan
kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik dengan jalan mengubah penerimaan
dan pengeluaran pemerintah. Kebijakan ini mirip dengan kebijakan moneter untuk
mengatur jumlah uang beredar, namun kebijakan fiskal lebih menekankan pada
pengaturan pendapatan dan belanja pemerintah. Instrumen kebijakan fiskal adalah
penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang berhubungan erat dengan pajak.
Pada
sektor rumah tangga(RTK), dimana rumah tangga melakukan pembelian barang dan
jasa yang dihasilkan oleh perusahaan untuk konsumsi daan mendapatkan pendapatan
berupa gaji, upah, sewa, dividen, bunga, dll dari perusahaan. kegiatan ekonomi
dengan Pemerintah adalah rumah tangga menyetorkan sejumah uang sebagai pajak
dan menerima penerimaan berupa gaji, bunga, penghasilan non balas jasa, dll.
Sedangkan dengan Dunia Internasional adalah rumah tangga mengimpor barang dan
jasa dari luar negeri untuk memenuhi kebutuhan hidup.
Pada
sektor perusahaan, kegiatan ekonomi memiliki hubungan dengan rumah tangga yaitu
perusahaan menghasilkan produk-produk barupa barang dan jasa yang dikonsumsi
oleh masyarakat dan memberikan penghasilah dan keuntungan kepada rumah tangga
barupa gaji, deviden, sewa, upah, bunga. Sedangkan hubungan dengan Pemerintah,
perusahaan akan membayar pajak kepada pemerintah dan menjual produk dan jasa
kepada pemerintah. Sedangkan hubungan dengan Dunia Internasional, perusahaan
melakukan impor atas produk barang maupun jasa dari luar negri.
Pada
sektor pemerintah, kegiatan ekonomi yang berhubungan dengan RumahTangga dimana
pemerintah menerima setoran pajak rumah tangga untuk kebutuhan operasional,
pembangunan. Dan untuk hubungan dengan Perusahaan, pemerintah mendapatkan
penerimaan pajak dari pengusaha dan
Pemerintah
membeli produk dari perusahaan berdasarkan dana anggaran belanja yang ada. Pada
sektor Dunia Internasional / Luar Negeri, dimana Hubungan dengan RumahTangga
adalah dunia internasional menyediakan barang dan jasa untuk kepentingan rumah
tangga. dan untuk Hubungan dengan Perusahaan, dunia internasional mengekspor
produknya kepada bisnis-bisnis perusahaan.
Negara
Indonesia yang sedang dilanda krisis ekonomi yang berlangsung sejak beberapa
tahun yang lalu. Dimana Tingginya tingkat krisis yang dialami negeri kita ini
diindikasikan dengan laju inflasi yang cukup tinggi. Sebagai dampak atas
inflasi, terjadi penurunan tabungan, berkurangnya investasi, semakin banyak
modal yang dilarikan ke luar negeri, serta terhambatnya pertumbuhan ekonomi.
Kondisi seperti ini tak bisa dibiarkan untuk terus berlanjut dan memaksa
pemerintah untuk menentukan suatu kebijakan dalam mengatasinya.
Kebijakan
moneter dengan menerapkan target inflasi yang diambil oleh pemerintah
mencerminkan arah ke sistem pasar. Artinya, orientasi pemerintah dalam
mengelola perekonomian telah bergeser ke arah makin kecilnya peran pemerintah.
Kondisi
ekonomi negara Indonesia pada masa orde baru sudah pernah memanas. Pada saat
itu pemerintah melakukan kebijakan moneter berupa contractionary monetary
policy dan vice versa. Kebijakan tersebut cukup efektif dalam menjaga
stabilisasi ekonomi dan ongkos yang harus dibayar relatif murah. Kebijakan
moneter yang ditempuh saat ini berupa open market operation memerlukan ongkos
yang mahal. Kondisi ini diperparah dengan adanya kendala yang lebih besar,
yaitu pengaruh pasar keuangan internasional.
Pengaruh
krisis ekonomi pada kebijakan fiskal, dimana Berdasarkan AD/ART pemerintah
negara Indonesia, sebagaimana yang dipublikasikan oleh BI, untuk semester
pertama tahun anggaran 2000 terlihat bahwa telah terjadi defisit anggaran yang
disebabkan oleh peningkatan pengeluaran untuk subsidi dan pembayaran bunga
hutang. Meski sebenarnya terjadi peningkatan penerimaan, namun ternyata
besarnya peningkatan penerimaan masih jauh lebih rendah dibanding peningkatan
pengeluaran. Dominasi kebijakan moneter dibanding kebijakan fiskal dan
deregulasi sektor riil menyebabkan terjadinya kebijakan makro ekonomi yang
tidak seimbang.
Dari
semua unsure APBN hanya pembelanjaan Negara atau pengeluaran dan Negara dan
pajak yang dapat diatur oleh pemerintah dengan kebijakan fiscal. Contoh
kebijakan fiscal adalah apabila perekonomian nasional mengalami
inflasi,pemerintah dapat mengurangi kelebihan permintaan masyarakat dengan cara
memperkecil pembelanjaan dan atau menaikkan pajak agar tercipta kestabilan
lagi. Cara demikian disebut dengan pengelolaan anggaran.
Instrumen
kebijakan fiskal adalah penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang berhubungan
erat dengan pajak. Dari sisi pajak jelas jika mengubah tarif pajak yang berlaku
akan berpengaruh pada ekonomi. Jika pajak diturunkan maka kemampuan daya beli
masyarakat akan meningkat dan industri akan dapat meningkatkan jumlah output.
Dan sebaliknya kenaikan pajak akan menurunkan daya beli masyarakat serta
menurunkan output industri secara umum.
Kebijakan
Anggaran / Politik Anggaran :
1.
Anggaran Defisit (Defisit Budget) /
Kebijakan Fiskal Ekspansif
Anggaran defisit adalah
kebijakan pemerintah untuk membuat pengeluaran lebih besar dari pemasukan
negara guna memberi stimulus pada perekonomian. Umumnya sangat baik digunakan
jika keaadaan ekonomi sedang resesif.
2.
Anggaran Surplus (Surplus Budget) /
Kebijakan Fiskal Kontraktif
Anggaran surplus adalah
kebijakan pemerintah untuk membuat pemasukannya lebih besar daripada
pengeluarannya. Baiknya politik anggaran surplus dilaksanakan ketika
perekonomian pada kondisi yang ekspansi yang mulai memanas (overheating) untuk menurunkan
tekanan permintaan.
3.
Anggaran Berimbang (Balanced Budget)
Anggaran berimbang terjadi ketika
pemerintah menetapkan pengeluaran sama besar dengan pemasukan. Tujuan politik
anggaran berimbang yakni terjadinya kepastian anggaran serta meningkatkan disiplin.
Tujuan
kebijakan fiskal adalah untuk mempengaruhi jalannya perekonomian. Hal ini
dilakukan dengan jalan memperbesar dan memperkecil pengeluaran komsumsi
pemerintah (G), jumlah transfer pemerntah (Tr), dan jumlah pajak (Tx) yang
diterima pemerintah sehingga dapat mempengaruhi tingkat pendapatn nasional (Y)
dan tingkat kesempatan kerja (N).
Perubahan
tingkat dan komposisi pajak dan pengeluaran pemerintah dapat memengaruhi
variabel-variabel berikut :
a) Permintaan
agregat dan tingkat aktivitas ekonomi
b) Pola
persebaran sumber daya
c) Distribusi
pendapatan
2.2 Definisi Kebijakan Moneter (monetary
policy)
Kebijakan
Moneter adalah suatu usaha dalam mengendalikan keadaan ekonomi makro agar dapat
berjalan sesuai dengan yang diinginkan melalui pengaturan jumlah uang yang
beredar dalam perekonomian. Usaha tersebut dilakukan agar terjadi kestabilan
harga dan inflasi serta terjadinya peningkatan output keseimbangan.
Dengan
kata lain, Kebijakan moneter adalah proses di mana pemerintah, bank sentral,
atau otoritas moneter suatu negara kontrol suplai (i) uang, (ii) ketersediaan
uang, dan (iii) biaya uang atau suku bunga untuk mencapai menetapkan tujuan
berorientasi pada pertumbuhan dan stabilitas ekonomi.
Kebijakan
Moneter bertumpu pada hubungan antara tingkat bunga dalam suatu perekonomian,
yaitu harga di mana uang yang bisa dipinjam, dan pasokan total uang. Kebijakan
moneter menggunakan berbagai alat untuk mengontrol salah satu atau kedua, untuk
mempengaruhi hasil seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar dengan
mata uang lainnya dan pengangguran.
Dimana
mata uang adalah di bawah monopoli penerbitan, atau dimana ada sistem diatur
menerbitkan mata uang melalui bank-bank yang terkait dengan bank sentral,
otoritas moneter memiliki kemampuan untuk mengubah jumlah uang beredar dan
dengan demikian mempengaruhi tingkat suku bunga.
Adalah
penting bagi para pembuat kebijakan untuk membuat pengumuman kredibel. Jika
agen-agen swasta ( konsumen dan perusahaan ) percaya bahwa para pembuat
kebijakan berkomitmen untuk menurunkan inflasi, mereka akan mengantisipasi
harga di masa depan lebih rendah daripada yang (bagaimana ekspektasi yang
terbentuk adalah hal yang sama sekali berbeda, misalnya membandingkan
ekspektasi rasional dengan ekspektasi adaptif ).
Jika
seorang karyawan berharap harga akan tinggi di masa depan, ia akan membuat
kontrak upah dengan upah yang tinggi untuk mencocokkan harga-harga. Oleh karena
itu, harapan upah yang lebih rendah tercermin dalam perilaku penetapan upah
antara karyawan dan majikan (upah lebih rendah karena harga diharapkan lebih
rendah) dan karena upah tersebut sebenarnya lebih rendah tidak ada demand pull
inflasi karena karyawan menerima upah lebih kecil dan tidak ada biaya tekanan
inflasi karena majikan membayar kurang dari upah.
Untuk
mencapai tingkat inflasi rendah, pembuat kebijakan harus memiliki pengumuman
kredibel, yaitu agen-agen swasta harus percaya bahwa pengumuman ini akan
mencerminkan kebijakan masa depan yang sebenarnya. Jika pengumuman tentang
target inflasi yang rendah tingkat dibuat tetapi tidak diyakini oleh agen-agen
swasta, penetapan upah akan mengantisipasi tingkat inflasi yang tinggi dan upah
akan semakin tinggi dan inflasi akan meningkat. Sebuah upah yang tinggi akan
meningkatkan permintaan konsumen ( demand pull inflation ) dan biaya sebuah
perusahaan ( cost push inflation ), sehingga inflasi meningkat. Oleh karena
itu, jika pengumuman seorang pembuat kebijakan tentang kebijakan moneter yang
tidak dapat dipercaya, kebijakan tidak akan memiliki efek yang diinginkan.
Jika
pembuat kebijakan percaya bahwa agen-agen swasta mengantisipasi inflasi yang
rendah, mereka memiliki insentif untuk mengadopsi kebijakan moneter
ekspansionis (dimana manfaat marjinal meningkatkan output ekonomi melampaui
biaya marjinal inflasi), namun, dengan asumsi agen-agen swasta memiliki
ekspektasi rasional , mereka tahu bahwa para pembuat kebijakan memiliki
insentif ini. Oleh karena itu, agen-agen swasta tahu bahwa jika mereka
mengantisipasi inflasi yang rendah, kebijakan ekspansionis akan diadopsi yang menyebabkan
peningkatan inflasi. Akibatnya, (kecuali para pembuat kebijakan dapat membuat
pengumuman inflasi yang rendah mereka kredibel), agen-agen swasta mengharapkan
inflasi yang tinggi. antisipasi ini dipenuhi melalui harapan adaptif (perilaku
upah-setting), maka, ada inflasi yang lebih tinggi (tanpa manfaat produksi
meningkat). Oleh karena itu, kecuali pengumuman kredibel dapat dibuat,
kebijakan moneter yang ekspansif akan gagal.
Pengumuman
dapat dilakukan kredibel dalam berbagai cara. Salah satunya adalah untuk
mendirikan bank sentral yang independen dengan target inflasi yang rendah (tapi
tidak ada target output).
Oleh
karena itu, agen-agen swasta tahu bahwa inflasi akan rendah karena sudah diatur
oleh badan independen. Bank-bank sentral dapat diberikan insentif untuk
memenuhi target (misalnya, anggaran yang lebih besar, bonus upah untuk kepala
bank) untuk meningkatkan reputasi dan sinyal komitmen yang kuat untuk tujuan
kebijakan. Reputasi merupakan elemen penting dalam pelaksanaan kebijakan
moneter. Tapi gagasan reputasi tidak harus bingung dengan komitmen.
Sementara
bank sentral mungkin memiliki reputasi baik karena kinerja yang baik dalam
melakukan kebijakan moneter, bank sentral yang sama tidak mungkin telah memilih
bentuk komitmen tertentu (seperti penargetan rentang tertentu untuk inflasi).
Reputasi memainkan peran penting dalam menentukan berapa pasar percaya
pengumuman komitmen tertentu untuk tujuan kebijakan tetapi kedua konsep tidak
boleh berasimilasi. Juga, perhatikan bahwa di bawah ekspektasi rasional, tidak
perlu bagi pembuat kebijakan untuk telah menetapkan reputasi melalui tindakan
kebijakan masa lalu; sebagai contoh, reputasi kepala bank sentral mungkin berasal
sepenuhnya dari ideologinya, latar belakang profesional , pernyataan publik,
dll
Bahkan
telah berpendapat bahwa untuk mencegah
beberapa patologi terkait dengan inkonsistensi waktu pelaksanaan kebijakan
moneter (inflasi berlebihan tertentu), kepala bank sentral harus memiliki
kebencian yang lebih besar untuk inflasi dari sisa ekonomi pada rata-rata. Oleh
karena itu reputasi bank sentral tertentu tidak perlu terikat pada kinerja masa
lalu, melainkan untuk pengaturan kelembagaan tertentu bahwa pasar dapat
digunakan untuk membentuk ekspektasi inflasi.
Meskipun
sering diskusi kredibilitas yang berkaitan dengan kebijakan moneter, makna yang
tepat dari kredibilitas jarang didefinisikan. kurangnya kejelasan tersebut
dapat berfungsi untuk memimpin kebijakan jauh dari apa yang diyakini paling
menguntungkan. Misalnya, kemampuan untuk melayani kepentingan umum adalah salah
satu definisi dari kredibilitas sering dikaitkan dengan bank sentral. Keandalan
dengan mana suatu bank sentral janjinya juga merupakan definisi umum. Sementara
semua orang setuju kemungkinan besar bank sentral tidak boleh berbohong kepada
publik, perselisihan luas ada di bagaimana bank sentral dapat melayani
kepentingan publik.
Oleh
karena itu, kurangnya definisi dapat mendorong orang untuk percaya bahwa mereka
mendukung satu kebijakan tertentu kredibilitas ketika mereka benar-benar
mendukung lain.
2.2.1 Jenis-jenis kebijakan moneter
Dalam
prakteknya, untuk menerapkan semua jenis kebijakan moneter alat utama yang
digunakan adalah memodifikasi jumlah uang primer yang beredar. Otoritas moneter
melakukan hal ini dengan membeli atau menjual aset keuangan (biasanya kewajiban
pemerintah). Ini operasi pasar terbuka berubah baik jumlah uang atau likuiditas
(jika bentuk cair kurang dari uang yang dibeli atau dijual). The multiplier
effect perbankan cadangan fraksional memperkuat dampak dari tindakan. transaksi
pasar Konstan oleh otoritas moneter memodifikasi pasokan mata uang dan ini
dampak variabel pasar lain seperti suku bunga jangka pendek dan nilai tukar.
1. Inflasi
penargetan
Berdasarkan
pendekatan kebijakan target adalah untuk menjaga inflasi, di bawah sebuah
definisi tertentu seperti Indeks Harga Konsumen, dalam kisaran yang diinginkan.
Target inflasi ini dicapai melalui penyesuaian berkala kepada Bank Sentral suku
bunga target. Tingkat bunga yang digunakan adalah umumnya tingkat antar bank di
mana bank meminjamkan kepada satu sama lain semalam untuk keperluan arus kas.
Tergantung pada negara ini tingkat bunga tertentu yang bisa disebut uang bunga
atau sesuatu yang serupa.
Target
suku bunga dipertahankan untuk jangka waktu tertentu menggunakan operasi pasar
terbuka. Biasanya durasi bahwa target suku bunga dipertahankan konstan akan
bervariasi antara bulan dan tahun. Target suku bunga biasanya ditinjau secara
bulanan atau kuartalan oleh komite kebijakan.
Perubahan
target suku bunga dibuat sebagai tanggapan terhadap berbagai indikator pasar
dalam upaya untuk memperkirakan tren ekonomi dan dengan demikian pasar tetap
pada jalur untuk mencapai sasaran inflasi yang ditetapkan. Sebagai contoh, satu
metode sederhana inflation targeting disebut aturan Taylor menyesuaikan tingkat
suku bunga sebagai respon terhadap perubahan dalam tingkat inflasi dan
kesenjangan output . Aturan diusulkan oleh John B. Taylor dari Universitas
Stanford .
Penargetan
inflasi pendekatan untuk pendekatan kebijakan moneter ini dipelopori di
Selandia Baru. Hal ini saat ini digunakan di Australia, Brazil, Kanada, Chile,
Kolombia, yang Republik Ceko, Selandia Baru, Norwegia, Islandia, Filipina,
Polandia, Swedia, Afrika Selatan, Turki, dan Inggris .
2. Harga
Penargetan Tingkat
Harga
penargetan tingkat mirip dengan inflation targeting kecuali bahwa pertumbuhan
CPI dalam satu tahun atas atau di bawah target tingkat harga jangka panjang
adalah offset pada tahun-tahun berikutnya sehingga tingkat harga yang
ditargetkan tercapai dari waktu ke waktu, misalnya lima tahun, memberikan
kepastian lebih lanjut tentang masa depan kenaikan harga kepada konsumen. Dalam
inflation targeting apa yang terjadi pada tahun-tahun terakhir segera tidak
diperhitungkan atau disesuaikan dalam tahun berjalan dan masa depan.
3. Agregat
Moneter
Pada
1980-an, beberapa negara menggunakan pendekatan yang didasarkan pada
pertumbuhan konstan dalam jumlah uang beredar. Pendekatan ini disaring untuk
memasukkan kelas yang berbeda dari uang dan kredit (M0, M1 dll). Di Amerika
Serikat ini pendekatan kebijakan moneter dihentikan dengan pemilihan Alan
Greenspan sebagai Ketua Fed. Pendekatan
ini juga kadang-kadang disebut monetarisme . Sementara kebijakan yang paling
moneter berfokus pada sinyal harga satu bentuk atau lain, pendekatan ini
difokuskan pada jumlah moneter.
4. Nilai
Tukar Tetap
Kebijakan
ini didasarkan pada mempertahankan nilai tukar tetap dengan mata uang asing.
Ada berbagai tingkat nilai tukar tetap, yang dapat peringkat dalam kaitannya
dengan cara kaku kurs tetap adalah dengan bangsa jangkar.
Di
bawah sistem nilai fiat tetap, pemerintah daerah atau otoritas moneter
menyatakan nilai tukar tetap tetapi tidak aktif membeli atau menjual mata uang
untuk mempertahankan tingkat. Sebaliknya, tingkat dipaksakan
oleh-konvertibilitas tindakan-tindakan non (misalnya kontrol modal , impor /
lisensi ekspor, dll). Dalam hal ini ada tingkat pasar gelap tukar dimana
perdagangan mata uang pada pasar / nilai tidak resmi.
Di
bawah sistem fixed-konvertibilitas, mata uang dibeli dan dijual oleh bank
sentral atau otoritas moneter setiap hari untuk mencapai nilai tukar target.
Tingkat mungkin target tingkat tetap atau sebuah band tetap di mana nilai tukar
dapat berfluktuasi sampai otoritas moneter campur tangan untuk membeli atau
menjual yang diperlukan untuk mempertahankan nilai tukar dalam band. (Dalam
kasus ini, nilai tukar tetap dengan tingkat tetap dapat dilihat sebagai kasus
khusus dari kurs tetap dengan band-band di mana band-band yang diatur ke nol.)
Di
bawah sistem nilai tukar tetap dikelola oleh suatu dewan mata uang setiap unit
mata uang lokal harus didukung oleh unit mata uang asing (mengoreksi nilai
tukar). Hal ini memastikan bahwa basis moneter lokal tidak akan mengembang
tanpa didukung oleh mata uang keras dan menghilangkan segala kekhawatiran
tentang berjalan di mata uang lokal dengan mereka yang ingin mengkonversi mata
uang lokal ke mata uang (jangkar) keras.
Dalam
dolarisasi , mata uang asing (biasanya dolar AS, maka istilah “dolarisasi”)
digunakan secara bebas sebagai media pertukaran, baik secara eksklusif atau
paralel dengan mata uang lokal. Hal ini dapat terjadi karena penduduk setempat
telah kehilangan iman semua dalam mata uang lokal, atau mungkin juga kebijakan
dari pemerintah (biasanya untuk mengendalikan inflasi dan impor kebijakan
moneter kredibel).
Kebijakan
ini sering turun tahta kebijakan moneter dengan otoritas moneter asing atau
pemerintah sebagai kebijakan moneter di negara mengelompokkan harus
menyelaraskan dengan kebijakan moneter dalam jangkar bangsa untuk
mempertahankan nilai tukar. Tingkat dimana kebijakan moneter lokal menjadi
tergantung pada jangkar bangsa tergantung pada faktor-faktor seperti mobilitas
modal, keterbukaan, saluran kredit dan faktor ekonomi lainnya.
Pengaturan
jumlah uang yang beredar pada masyarakat diatur dengan cara menambah atau
mengurangi jumlah uang yang beredar.
Kebijakan
moneter dapat dilakukan oleh pemerintah dan Bank Sentral dengan cara langsung
atau tidak langsung.
·
Kebijakan moneter langsung yaitu
pemerintah langsung campur tangan dalam hal peredaran uang atau kredit
perbankan.
·
Kebijakan moneter tidak langsung
dilakukan oleh Bank sentral dengan cara mempengaruhi kemampuan bank-bank umum
dalam memberikan kredit.
Kebijakan
moneter dapat digolongkan menjadi dua, yaitu :
1) Kebijakan
Moneter Ekspansif / Monetary Expansive Policy
Adalah
suatu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang beredar.
2) Kebijakan
Moneter Kontraktif / Monetary Contractive Policy
Adalah
suatu kebijakan alam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar. Disebut juga
dengan kebijakan uang ketat (tight money policy).
Kebijakan
moneter dapat dilakukan dengan menjalankan instrumen kebijakan moneter, yaitu
antara lain :
1. Operasi
Pasar Terbuka (Open Market Operation)
Operasi pasar terbuka
adalah cara mengendalikan uang yang beredar dengan menjual atau membeli surat
berharga pemerintah (government securities). Jika ingin menambah jumlah uang
beredar, pemerintah akan membeli surat berharga pemerintah. Namun, bila ingin jumlah
uang yang beredar berkurang, maka pemerintah akan menjual surat berharga
pemerintah kepada masyarakat. Surat berharga pemerintah antara lain diantaranya
adalah SBI atau singkatan dari Sertifikat Bank Indonesia dan SBPU atau
singkatan atas Surat Berharga Pasar Uang.
2. Fasilitas
Diskonto (Discount Rate)
Fasilitas diskonto
adalah pengaturan jumlah duit yang beredar dengan memainkan tingkat bunga bank
sentral pada bank umum. Bank umum terkadang mengalami kekurangan uang sehingga
harus meminjam ke bank sentral. Untuk membuat jumlah uang bertambah, pemerintah
menurunkan tingkat bunga bank sentral, serta sebaliknya menaikkan tingkat bunga
demi membuat uang yang beredar berkurang.
3. Rasio
Cadangan Wajib (Reserve Requirement Ratio)
Rasio cadangan wajib
adalah mengatur jumlah uang yang beredar dengan memainkan jumlah dana cadangan
perbankan yang harus disimpan pada pemerintah. Untuk menambah jumlah uang,
pemerintah menurunkan rasio cadangan wajib. Untuk menurunkan jumlah uang
beredar, pemerintah menaikkan rasio.
4. Himbauan
Moral (Moral Persuasion)
Himbauan moral adalah kebijakan
moneter untuk mengatur jumlah uang beredar dengan jalan memberi imbauan kepada
pelaku ekonomi. Contohnya seperti menghimbau perbankan pemberi kredit untuk
berhati-hati dalam mengeluarkan kredit untuk mengurangi jumlah uang beredar dan
menghimbau agar bank meminjam uang lebih ke bank sentral untuk memperbanyak
jumlah uang beredar pada perekonomian.
Kebijakan
fiskal dan moneter adalah kebijakan yang di lakukan dengan tujuan untuk
mengelola isi permintaan barang dan jasa, untuk mempertahankan produksi Yang
mendekati full employment dan untuk mempertahankan tingkat harga barang dan
jasa agar inflasi dan deflasi tidak terjadi.
Bagi
negara sedang berkembang sebenarnya sulit untuk menyesuaikan antara pendapatan
negara yang sedang berkembang rendah sedangkan kebutuhan untuk menyediakan
barang dan jasa serta membelanjai pengeluaran yang lainya lebih besar.
Sedangkan kebijakan campuran adalah merupakan campuran daari dua kebijakan
bdiatas yang di lakukan dengan cara mengubah pengeluaran, pengenaan pajak
ataupun jumlah uang yang beredar secara bersama-sama.
2.3 Hubungan Antara Kebijakan Fiskal Dan
Moneter
Sebagaiman kita ketahui bahwa
kebijakan moneter akan mempengaruhi pasar uang dan pasar surat berharga, dan
pasar uang dan surat berhargta itu akan menentukan tinggi rendahnya tingkat
bunga, dan tingkat bunga akan memperngaruhi tingkat agregat. Kebijakan fiskal
akan mempunyai pengaruh terhadap permintaan dan penawaran agregat, yang pada
giliranya permintaan dan penawaran agregat itu akan menentukan keadaan di pasar
barang dan jasa. Kondisi di pasar barang dan jasa ini akan menentukan tingkat
harga dan kesempatan kerja akan menentukan tingkat pendapatan dan tingkat upah
yang di harapkan. Keduanya akan memiliki umpan balik yaitu pendapatan akan
memberikan umpan balik terhadap permintaan agregat dan upah harapan mempunyai
umpan balik terhadap penawaran agregat dan pasar uang serta pasar surat
berharga.
BAB
III
P
E N U T U P
3.1 Kesimpulan
Dari pembahasan di atas
dapat penyusun simpulkan bahwa :
Kebijakan
fiskal dan moneter adalah kebijakan yang di lakukan dengan tujuan untuk
mengelola isi permintaan barang dan jasa, untuk mempertahankan produksi yang
mendekati full employment dan untuk mempertahankan tingkat harga barang dan
jasa agar inflasi dan deflasi tidak terjadi.
Bagi
negara sedang berkembang sebenarnya sulit untuk menyesuaikan antara pendapatan
negara yang sedang berkembang rendah sedangkan kebutuhan untuk menyediakan
barang dan jasa serta membelanjai pengeluaran yang lainya lebih besar.
Sedangkan kebijakan campuran adalah merupakan campuran daari dua kebijakan
bdiatas yang di lakukan dengan cara mengubah pengeluaran, pengenaan pajak
ataupun jumlah uang yang beredar secara bersama-sama.
REFERENSI
:
Larch, M. dan J. Nogueira Martins (2009): Kebijakan
Fiskal Membuat di Uni Eropa – Sebuah Kajian Praktek dan Tantangan kini.
Routledge.
”Kebijakan Moneter” . Federal Reserve Board. 3
Januari .
” BM Friedman , “Kebijakan Moneter,” Abstrak. . ”
Ensiklopedi Internasional & Perilaku Ilmu Sosial . 2001. hal 9976-9984.
Blognya cantik dan artikel sangat bermanfaat buat nyelesaikan tugas, copy ya sebagian artikelnya, tks :)
BalasHapussalam,
abenetwork makassar