Nama : Ilma Syahida Arofi
NPM :
23211509
Kelas : 4EB25
Tugas :
Akuntansi Internasional
Artikel
Pertumbuhan Ekonomi Inklusif & Penciptaan Lapangan Kerja
Meskipun pertumbuhan
ekonomi dan penciptaan lapangan kerja merupakan prioritas utama bagi para
pembuat kebijakan global, namun prospek dua sektor tersebut di tingkat
mengkhawatirkan.
"Pertumbuhan
ekonomi sangat lemah sejak 2009, pertumbuhan global diproyeksikan hanya sekitar
3,5 persen tahun ini, sekitar dua persentase poin di bawah tahun-tahun
pra-resesi besar. Lebih dari 200 juta orang di seluruh dunia menganggur, dengan
pengangguran pemuda dan jangka panjang pada tingkat yang mengkhawatirkan di
banyak negara," kata Dana Moneter Internasional (IMF), dalam sebuah
laporan yang dirilis pada Kamis (4/4/13).
Ketimpangan pendapatan
juga meningkat pesat dalam beberapa dekade terakhir di banyak negara Organisasi
untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) dan juga di banyak negara
lainnya. Menurut IMF, tantangan pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja
berhubungan erat dengan inklusi sosial.
Pertumbuhan merupakan
prasyarat penting untuk penciptaan lapangan kerja dan kohesi sosial. Pada
gilirannya, pekerjaan dan partisipasi angkatan kerja meningkat, termasuk di
kalangan perempuan sangat penting untuk mendorong pertumbuhan inklusif dan
mengurangi kemiskinan dan ketimpangan pendapatan.
IMF menyebut bisa
memberikan diagnosis sistematis dengan angka yang lebih besar pada pertumbuhan
ekonomi, penciptaan lapangan kerja dan distribusi pendapatan jika negara-negara
anggotanya lebih memahami efektifitas kebijakan mereka untuk mendukung
pertumbuhan, lapangan kerja dan inklusi sosial.
Pembangunan Inklusif
yang menekankan penciptaan lapangan kerja , memberi akses sosial dan ekonomi
bagi segenap warga dan terus menerus mengurangi kemiskinan melalui penyediaan
peluang bagi masyarakat yang rentan dan terpinggirkan untuk berkontribusi dalam
proses pembangunan dan dalam menikmati hasil-hasilnya.
Pertumbuhan ekonomi
sampai pada akhir tahun mencapai 6,3 persen dengan didukung peningkatan ekonomi domestik yang tetap
tinggi. Dewan Gubernur menilai perekonomian domestik masih tumbuh cukup baik
walaupun tidak setinggi pada perkiraan semula. Pertumbuhan ekonomi Indonesia
pada triwulan III-2012 diprakirakan sebesar 6,3 persen, lebih rendah dari
prakiraan sebelumnya akibat penurunan kinerja sektor eksternal. Meskipun
konsumsi dan investasi memiliki orientasi permintaan domestic agar tetap tumbuh
tinggi, penurunan ekspor telah berdampak pada penurunan produksi dan investasi
yang berorientasi ekspor. Sehingga untuk
kedepan, pertumbuhan ekonomi masih akan ditopang oleh permintaan domestik yang cukup kuat dan
memiliki potensi semakin baiknya ekspor meskipun masih dibayangi oleh
ketidakpastian perekonomian global. Hal tersebut juga didukung oleh cukup
kuatnya sumber pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya di Kawasan Timur Indonesia
(KTI) dan Jawa. Kemudian dari pada itu, Bank Indonesia pun akan terus
mencermati dinamika perekonomian dan
pasar keuangan global serta dampak yang terjadi pada perekonomian domestik.
Fokus kebijakan tetap diarahkan untuk menjaga keseimbangan eksternal dengan
tetap mendukung pertumbuhan ekonomi domestik.
Berbagai kebijakan yang
telah dilakukan akan terus dievaluasi dan disesuaikan dengan dinamika
perekonomian tersebut. Bank Indonesia juga akan terus memperkuat koordinasi
dengan Pemerintah dalam mengelola permintaan domestik dan perbaikan neraca
pembayaran agar tetap sejalan dengan upaya menjaga kestabilan ekonomi makro dan
juga berkesinambungannya pertumbuhan
ekonomi nasional.
MASALAH PENGANGGURAN DI INDONESIA
Pengangguran umumnya
disebabkan karena jumlah angkatan kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan pekerjaan yang mampu diserap.
Pengangguran seringkali menjadi masalah dalam perekonomian karena dengan adanya
pengangguran, produktivitas dan pendapatan masyarakat akan berkurang. Sehingga
dapat menyebabkan timbulnya kemiskinan dan masalah- masalah sosial lainnya.
Ketiadaan pendapatan menyebabkan penganggur harus mengurangi pengeluaran
konsumsinya yang menyebabkan menurunnya tingkat kemakmuran dan kesejahteraan.
Pengangguran yang berkepanjangan juga dapat menimbulkan efek psikologis yang
buruk terhadap penganggur dan keluarganya. Tingkat pengangguran yang terlalu
tinggi juga dapat menyebabkan kekacauan politik, keamanan dan sosial sehingga
mengganggu pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Akibat dari jangka panjang
terhadap pengangguran adalah menurunnya GNP dan pendapatan per kapita suatu
negara. Dalam pembangunan Nasional, kebijakan ekonomi makro yang bertumpu pada
sinkronisasi kebijakan fiskal dan moneter harus mengarah pada penciptaan dan
perluasan kesempatan kerja. Untuk menumbuh kembangkan usaha mikro dan usaha
kecil yang mandiri perlu keberpihakan kebijakan termasuk akses, pendamping,
pendanaan usaha kecil dan tingkat suku bunga kecil yang mendukung.
Tingkat pengangguran di
Indonesia semakin tinggi dikarenakan arus globalisasi yang semakin pesat.
Permasalahan tentang pengangguran sudah merajalela dari masyarakat mampu sampai
masyarakat yang kurang mampu. Pengangguran itu biasanya mempunyai peluang untuk melakukan tindakan kriminal.
Karena seseorang yang menganggur itu sama dengan yang lainnya mempunyai suatu
kebutuhan baik sandang, pangan dan papan. Apabila kebutuhan itu belum
terpenuhi, maka setiap orang akan melakukan hal apapun agar segala sesuatu yang
diinginkan tercapai. Apalagi kebutuhan akan pangan yang tak ada kompromi,
apapun akan dilakukan masyarakat jika sudah dihadapkan kepada faktor kebutuhan
tersebut. Pengangguran merupakan keadaan dari seseorang yang mengalami hambatan
dalam usahanya untuk memperoleh pekerjaan. Pengangguran itu merupakan
pemborosan sumber daya dan potensi yang ada. Selain itu pengangguran juga
merupakan beban keluarga dan masyarakat serta merupakan sumber utama dari
kemiskinan serta dapat menghambat
pembangunan nasional dalam jangka panjang. Pembangunan nasional ke
depan, sangat membutuhkan Sumber Daya Manusia yang sehat secara mental dan
fisik serta mempunyai keterampilan, keahlian dan kekreatifan sehingga mampu
membangun keluarga yang berkecukupan. Karena dari keterampilan dan keahlian
tersebut, setiap orang bisa menciptakan lapangan kerja dan mempunyai
penghasilan yang layak. Masalah pengangguran tidak hanya menerpa masyarakat
kalangan bawah saja. Masyarakat yang dirasa berkecukupan pun mengalami
permasalahan tersebut. Banyak faktor yang mendukung terhadap permasalahan
pengangguran, antara lain :
· Faktor
Kemiskinan
Banyaknya jumlah pengangguran itu
dari kalangan masyarakat miskin. Karena untuk mendapatkan pekerjaan itu
membutuhkan biaya yang sangat besar.
Contoh : Di suatu pabrik, untuk
menjadi seorang karyawan di suatu pabrik tersebut, harus ”ada orang dalam” yang
membantunya dan menjamin pekerjaan dapat diraih selain itu juga orang yang
ingin masuk pabrik tersebut harus memakai jasa seorang calo dengan memberikan “uang
jerih payah”. Dan nominal uang tersebut tidak sedikit. Kesimpulannya, orang
yang tidak mempunyai uang, dia tidak bisa kerja.
· Faktor
Pendidikan
Banyaknya anak putus sekolah juga
merupakan salah satu faktor yang menunjang
pengangguran. Karena untuk bekerja di zaman sekarang, harus bisa
calistung (baca, tulis,hitung) minimal tamatan SLTP. Itupun hanya pekerjaan
berkisar Pembantu Rumah Tangga (PRT), Baby Sitter, dan lain-lain. Namun, di era
globalisasi sekarang sudah ada agen baby sitter dan PRT. Jadi semakin sulit
anak yang putus sekolah itu mendapatkan
pekerjaan yang berpenghasilan layak. Dari Pendidikan juga belum ada
kurikulum yang mampu menciptakan dan mengembangkan kemandirian Sumber Daya
Manusia yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.
· Faktor
Keahlian
Untuk zaman sekarang, diperlukan
manusia yang kreatif dan inovatif. Meskipun hanya lulusan SLTA, jika seseorang
itu mempunyai keahlian dan keterampilan, maka orang tersebut bisa menciptakan
lapangan kerja sendiri. Contohnya: Membuat kue, membuat prakarya, dan lain-lain. Tetapi, masyarakat
Indonesia pada umumnya malas untuk bekerja keras, bekerja dari nol, maka karena
itu pula pengangguran tercipta.
· Faktor
Budaya
Telah disebutkan bahwa sindrom
pengangguran tidak hanya terjadi di kalangan bawah saja. Namun, kalangan atas
pun ada. Ini dikarenakan faktor budaya. Orang yang senantiasa hidup
berkecukupan, ingin memperoleh pekerjaan yang layak. Sedangkan segala sesatu
itu harus mengalami proses yang jelas. Kebanyakan dari orang tersebut
menginginkan kerja enak saja tanpa melakukan proses.
· Faktor
Pasaran
Kurangnya lapangan kerja, banyaknya
masyarakat yang terkena PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) dikarenakan krisis
ekonomi yang melanda negri ini, juga rendahnya kualitas SDM yang kurang
memenuhi standar di lapangan kerja tersebut.
Permasalahan pengangguran
ini berdampak buruk bagi pemerintah. Karena menghambat program pemerintah dalam pemerataan
pembangunan, juga menghambat program pemerintah untuk memakmurkan bangsa
Indonesia.Maka dari itu pemerintah membuat solusi-solusi untuk mengurangi
pengangguran. Pengangguran tidak bisa dihilangkan tetapi hanya bisa dikurangi.
Mengingat keadaan ekonomi bangsa Indonesia itu sendiri yang masih belum mapan.
TINDAKAN PEMERINTAH DALAM MENGATASI
PENGANGGURAN
Untuk mengatasi masalah pengangguran
pemerintah telah membuat 5 kebijakan, antara lain :
1. Mengubah
kebijakan politik ekonomi makro, agar merangsang pertumbuhan ekonomi yang
kemudian bisa menciptakan lapangan kerja baru.
2. Membuat
kebijakan fiskal dan moneter yang juga ramah terhadap tenaga kerja.
3. Kebijakan
ketiga, membangkitkan kembali kegiatan di sektor riil terutama yang bergerak di
sektor usaha kecil dan menengah (UKM).
4. Melakukan
reformasi di bidang pertanahan. Selama ini tanah untuk kegiatan produksi, lebih
banyak dikuasai secara terbatas oleh kalangan terbatas pula.
5. Kebijakan
kelima yang secara khusus sedang digarap Depnaker sekarang, ujar Pasaribu,
melipat gandakan usaha peningkatan tenaga kerja di lingkungan keluarga
yang berpendapatan kecil. Hal itu
dilakukan melalui kerja sama dengan kelompok pengusaha kecil dan menengah dari
Jepang. Pemulihan ekonomi juga merupakan alternatif utama yang dilakukan
pemerintah. Namun belum terlihat hasilnya, dikarenakan keadaan ekonomi
Indonesia juga yang terlibat hutang dengan luar negri. Pemerintah juga mengajukan
2 kebijakan untuk mengatasi masalah pengangguran. Yaitu kebijakan makro (umum)
dan kebijakan mikro (khusus). Kebijakan makro (umum) yang berkaitan erat dengan pengangguran, antara
lain kebijakan makro ekonomi seperti moneter
berupa uang beredar, tingkat suku bunga, inflasi dan nilai tukar yang
melibatkan Bank Indonesia (Bank Sentral), fiskal (Departemen Keuangan) dan
lainnya. Sedangkan kebijakan Mikro dijabarkan menjadi beberapa poin, antara
lain :
ü Pengembangan
mindset dan wawasan penganggur, berangkat dari kesadaran bahwa setiap manusia
sesungguhnya memilki potensi dalam dirinya namun sering tidak menyadari dan
mengembangkan secara optimal.
ü Melakukan
pengembangan kawasan-kawasan, khususnya yang tertinggal dan terpencil sebagai
prioritas dengan membangun fasilitas transportasi dan komunikasi. Ini akan
membuka lapangan kerja bagi para penganggur di berbagai jenis maupun tingkatan.
Membangun lembaga sosial yang dapat menjamin kehidupan penganggur.
ü Mengembangkan
suatu lembaga antarkerja secara profesional. Lembaga itu dapat disebutkan
sebagai job center dan dibangun dan dikembangkan secara profesional sehingga
dapat membimbing dan menyalurkan para pencari kerja.
ü Segera
harus disempurnakan kurikulum dan sistem pendidikan nasional (Sisdiknas).
ü Sistem
pendidikan dan kurikulum sangat menentukan kualitas pendidikan.
ü Upayakan
untuk mencegah perselisihan hubungan industrial (PHI) dan pemutusan hubungan
kerja (PHK). PHI dewasa ini sangat banyak berperan terhadap penutupan perusahaan, penurunan produktivitas,
penurunan permintaan produksi industri tertentu dan seterusnya. Akibatnya,
bukan hanya tidak mampu menciptakan lapangan kerja baru, justru sebaliknya bermuara pada PHK yang
berarti menambah jumlah penganggur. Mengembangkan potensi kelautan kita. Negara
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) mempunyai letak geografis yang strategis
yang sebagian besar berupa lautan dan pulau- pulau yang sangat potensial
sebagai negara maritim. Potensi kelautan Indonesia perlu dikelola lebih baik
supaya dapat menciptakan lapangan kerja yang produktif dan inovatif.
KESIMPULAN
Kesimpulan dari
pemahasan di atas, yaitu dalam masa pemerintahan mulai dari masa orde lama
hingga pada masa reformasi dan saat ini terdapat berbagai macam permasalahan
perekonomian di Indonesia, beberapa kasus terberatnya dapat menimbulkan dampak
yang sangat hebat bagi masyarakat Indonesia sendiri. Dan pada permaslahan
tersebut, orang yang seharusnya menyampaikan aspirasi masyarakat terhadap
pemerintah, justru berbondong-bondong untuk memakan harta Negara dan hak dari
masyarakat Indonesia itu sendiri. Dan hal tersebut marak disebut sebagai KKN
(Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme). Setiap pergantian masa pemerintahan, memiliki
kebijakan tersendiri guna menanggulangi kesalahan dari kepemimpinan yang sebelumnya,
namun karena setiap tindakan memiliki konsekuensi, hal yang dianggap oleh para
pemimpin tersebut sudah berjalan maksimal, namun tergantung kepada masyarakat
menangkapnya. Terjadinya inflasi dan tingginya tingkat pengangguran disebabkan angka ketidaksadaran
masyarakat akan adanya kehidupan dalam
bermasyarakat itu sendiri. Untuk mengatasi permasalahan pertumbuhan
ekonomi inklusif dan penciptaan lapangan
kerja di Indonesia sendiri adalah pemerintah Indonesia telah membuat kebijakan
kebijakan yang bisa mengurangi pengangguran dan bagaimana cara penerapannya
dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
SARAN
Untuk mengatasi
permasalahan pengangguran tersebut bisa dilakukan dengan cara menjadikan
seseorang yang ahli dalam entrepreuneur. Karena seorang entrepreuneur itu
sangat membantu pemerintah dalam pemulihan ekonomi. Karena mereka berperan
dalam menambah produksi nasional, menciptakan kesempatan kerja, membantu
pemerintah mengurangi pengangguran, membantu pemerintah dalam pemerataan
pembangunan, menambah sumber devisa bagi pemerintah, menambah sumber pendapatan
negara dengan membayar pajak, dan membantu pemerintah dalam memakmurkan bangsa.
Wirausaha pada sektor informal seperti PKL (pedagang kaki lima), lebih mulia
dibandingkan dengan lulusan sarjana yang tidak jelas kerjanya. Menciptakan SDM
(Sumber Daya Manusia) yang berkualitas dan mempunyai keterampilan serta daya
saing yang tinggi dalam persaingan global juga mampu mengatasi perngangguran. Ini bisa dilakukan dengan
membangun semangat dan kekreatifan akan memulai bekerja.
Dimulai dengan
mengemukakan sebuah slogan ”Cintailah produk dalam negri”. Karena, dengan
membeli produk luar negeri, berarti itu sama saja telah menciptakan pengangguran
di negeri sendiri. Slogan ini harus dilakukan dengan gencar. Karena banyak dari
masyarakat Indonesia umumnya kalangan menengah ke atas merasa ”gengsi” untuk
membeli produk dalam negeri.
Kita bisa meminimalisir
adanya pengangguran di Indonesia. Intinya, Indonesia bisa bangkit dari
keterpurukan pengangguran dengan cara menanamkan pendidikan sedini mungkin,
yang didukung oleh fasilitas yang menunjang juga disertai keterlibatan
masyarakat dalam membantu menangani masalah pengangguran tersebut.
Sumber :
