Rabu, 22 April 2015

PERTUMBUHAN EKONOMI INKLUSIF & PENCIPTAAN LAPANGAN KERJA

Nama : Ilma Syahida Arofi
NPM  : 23211509
Kelas  : 4EB25
Tugas  : Akuntansi Internasional       



Artikel Pertumbuhan Ekonomi Inklusif & Penciptaan Lapangan Kerja
Meskipun pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja merupakan prioritas utama bagi para pembuat kebijakan global, namun prospek dua sektor tersebut di tingkat mengkhawatirkan.
"Pertumbuhan ekonomi sangat lemah sejak 2009, pertumbuhan global diproyeksikan hanya sekitar 3,5 persen tahun ini, sekitar dua persentase poin di bawah tahun-tahun pra-resesi besar. Lebih dari 200 juta orang di seluruh dunia menganggur, dengan pengangguran pemuda dan jangka panjang pada tingkat yang mengkhawatirkan di banyak negara," kata Dana Moneter Internasional (IMF), dalam sebuah laporan yang dirilis pada Kamis (4/4/13).
Ketimpangan pendapatan juga meningkat pesat dalam beberapa dekade terakhir di banyak negara Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) dan juga di banyak negara lainnya. Menurut IMF, tantangan pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja berhubungan erat dengan inklusi sosial.
Pertumbuhan merupakan prasyarat penting untuk penciptaan lapangan kerja dan kohesi sosial. Pada gilirannya, pekerjaan dan partisipasi angkatan kerja meningkat, termasuk di kalangan perempuan sangat penting untuk mendorong pertumbuhan inklusif dan mengurangi kemiskinan dan ketimpangan pendapatan.
IMF menyebut bisa memberikan diagnosis sistematis dengan angka yang lebih besar pada pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja dan distribusi pendapatan jika negara-negara anggotanya lebih memahami efektifitas kebijakan mereka untuk mendukung pertumbuhan, lapangan kerja dan inklusi sosial.
Pembangunan Inklusif yang menekankan penciptaan lapangan kerja , memberi akses sosial dan ekonomi bagi segenap warga dan terus menerus mengurangi kemiskinan melalui penyediaan peluang bagi masyarakat yang rentan dan terpinggirkan untuk berkontribusi dalam proses pembangunan dan dalam menikmati hasil-hasilnya.
Pertumbuhan ekonomi sampai pada akhir tahun mencapai 6,3 persen dengan didukung  peningkatan ekonomi domestik yang tetap tinggi. Dewan Gubernur menilai perekonomian domestik masih tumbuh cukup baik walaupun tidak setinggi pada perkiraan semula. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan III-2012 diprakirakan sebesar 6,3 persen, lebih rendah dari prakiraan sebelumnya akibat penurunan kinerja sektor eksternal. Meskipun konsumsi dan investasi memiliki orientasi permintaan domestic agar tetap tumbuh tinggi, penurunan ekspor telah berdampak pada penurunan produksi dan investasi yang  berorientasi ekspor. Sehingga untuk kedepan, pertumbuhan ekonomi masih akan ditopang oleh  permintaan domestik yang cukup kuat dan memiliki potensi semakin baiknya ekspor meskipun masih dibayangi oleh ketidakpastian perekonomian global. Hal tersebut juga didukung oleh cukup kuatnya sumber pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya di Kawasan Timur Indonesia (KTI) dan Jawa. Kemudian dari pada itu, Bank Indonesia pun akan terus mencermati dinamika  perekonomian dan pasar keuangan global serta dampak yang terjadi pada perekonomian domestik. Fokus kebijakan tetap diarahkan untuk menjaga keseimbangan eksternal dengan tetap mendukung pertumbuhan ekonomi domestik.
Berbagai kebijakan yang telah dilakukan akan terus dievaluasi dan disesuaikan dengan dinamika perekonomian tersebut. Bank Indonesia juga akan terus memperkuat koordinasi dengan Pemerintah dalam mengelola permintaan domestik dan perbaikan neraca pembayaran agar tetap sejalan dengan upaya menjaga kestabilan ekonomi makro dan juga  berkesinambungannya pertumbuhan ekonomi nasional.

MASALAH PENGANGGURAN DI INDONESIA
Pengangguran umumnya disebabkan karena jumlah angkatan kerja tidak sebanding dengan  jumlah lapangan pekerjaan yang mampu diserap. Pengangguran seringkali menjadi masalah dalam perekonomian karena dengan adanya pengangguran, produktivitas dan pendapatan masyarakat akan berkurang. Sehingga dapat menyebabkan timbulnya kemiskinan dan masalah- masalah sosial lainnya. Ketiadaan pendapatan menyebabkan penganggur harus mengurangi pengeluaran konsumsinya yang menyebabkan menurunnya tingkat kemakmuran dan kesejahteraan. Pengangguran yang berkepanjangan juga dapat menimbulkan efek psikologis yang buruk terhadap penganggur dan keluarganya. Tingkat pengangguran yang terlalu tinggi juga dapat menyebabkan kekacauan politik, keamanan dan sosial sehingga mengganggu pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Akibat dari jangka panjang terhadap pengangguran adalah menurunnya GNP dan pendapatan per kapita suatu negara. Dalam pembangunan Nasional, kebijakan ekonomi makro yang bertumpu pada sinkronisasi kebijakan fiskal dan moneter harus mengarah pada penciptaan dan perluasan kesempatan kerja. Untuk menumbuh kembangkan usaha mikro dan usaha kecil yang mandiri perlu keberpihakan kebijakan termasuk akses, pendamping, pendanaan usaha kecil dan tingkat suku bunga kecil yang mendukung.
Tingkat pengangguran di Indonesia semakin tinggi dikarenakan arus globalisasi yang semakin pesat. Permasalahan tentang pengangguran sudah merajalela dari masyarakat mampu sampai masyarakat yang kurang mampu. Pengangguran itu biasanya mempunyai  peluang untuk melakukan tindakan kriminal. Karena seseorang yang menganggur itu sama dengan yang lainnya mempunyai suatu kebutuhan baik sandang, pangan dan papan. Apabila kebutuhan itu belum terpenuhi, maka setiap orang akan melakukan hal apapun agar segala sesuatu yang diinginkan tercapai. Apalagi kebutuhan akan pangan yang tak ada kompromi, apapun akan dilakukan masyarakat jika sudah dihadapkan kepada faktor kebutuhan tersebut. Pengangguran merupakan keadaan dari seseorang yang mengalami hambatan dalam usahanya untuk memperoleh pekerjaan. Pengangguran itu merupakan pemborosan sumber daya dan potensi yang ada. Selain itu pengangguran juga merupakan beban keluarga dan masyarakat serta merupakan sumber utama dari kemiskinan serta dapat menghambat  pembangunan nasional dalam jangka panjang. Pembangunan nasional ke depan, sangat membutuhkan Sumber Daya Manusia yang sehat secara mental dan fisik serta mempunyai keterampilan, keahlian dan kekreatifan sehingga mampu membangun keluarga yang berkecukupan. Karena dari keterampilan dan keahlian tersebut, setiap orang bisa menciptakan lapangan kerja dan mempunyai penghasilan yang layak. Masalah pengangguran tidak hanya menerpa masyarakat kalangan bawah saja. Masyarakat yang dirasa berkecukupan pun mengalami permasalahan tersebut. Banyak faktor yang mendukung terhadap permasalahan pengangguran, antara lain :
·      Faktor Kemiskinan
Banyaknya jumlah pengangguran itu dari kalangan masyarakat miskin. Karena untuk mendapatkan pekerjaan itu membutuhkan biaya yang sangat besar.
Contoh : Di suatu pabrik, untuk menjadi seorang karyawan di suatu pabrik tersebut, harus ”ada orang dalam” yang membantunya dan menjamin pekerjaan dapat diraih selain itu juga orang yang ingin masuk pabrik tersebut harus memakai jasa seorang calo dengan memberikan “uang jerih payah”. Dan nominal uang tersebut tidak sedikit. Kesimpulannya, orang yang tidak mempunyai uang, dia tidak bisa kerja.
·      Faktor Pendidikan
Banyaknya anak putus sekolah juga merupakan salah satu faktor yang menunjang  pengangguran. Karena untuk bekerja di zaman sekarang, harus bisa calistung (baca, tulis,hitung) minimal tamatan SLTP. Itupun hanya pekerjaan berkisar Pembantu Rumah Tangga (PRT), Baby Sitter, dan lain-lain. Namun, di era globalisasi sekarang sudah ada agen baby sitter dan PRT. Jadi semakin sulit anak yang putus sekolah itu mendapatkan  pekerjaan yang berpenghasilan layak. Dari Pendidikan juga belum ada kurikulum yang mampu menciptakan dan mengembangkan kemandirian Sumber Daya Manusia yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.
·      Faktor Keahlian
Untuk zaman sekarang, diperlukan manusia yang kreatif dan inovatif. Meskipun hanya lulusan SLTA, jika seseorang itu mempunyai keahlian dan keterampilan, maka orang tersebut bisa menciptakan lapangan kerja sendiri. Contohnya: Membuat kue, membuat  prakarya, dan lain-lain. Tetapi, masyarakat Indonesia pada umumnya malas untuk bekerja keras, bekerja dari nol, maka karena itu pula pengangguran tercipta.
·      Faktor Budaya
Telah disebutkan bahwa sindrom pengangguran tidak hanya terjadi di kalangan bawah saja. Namun, kalangan atas pun ada. Ini dikarenakan faktor budaya. Orang yang senantiasa hidup berkecukupan, ingin memperoleh pekerjaan yang layak. Sedangkan segala sesatu itu harus mengalami proses yang jelas. Kebanyakan dari orang tersebut menginginkan kerja enak saja tanpa melakukan proses.
·      Faktor Pasaran
Kurangnya lapangan kerja, banyaknya masyarakat yang terkena PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) dikarenakan krisis ekonomi yang melanda negri ini, juga rendahnya kualitas SDM yang kurang memenuhi standar di lapangan kerja tersebut.

Permasalahan pengangguran ini berdampak buruk bagi pemerintah. Karena menghambat  program pemerintah dalam pemerataan pembangunan, juga menghambat program pemerintah untuk memakmurkan bangsa Indonesia.Maka dari itu pemerintah membuat solusi-solusi untuk mengurangi pengangguran. Pengangguran tidak bisa dihilangkan tetapi hanya bisa dikurangi. Mengingat keadaan ekonomi bangsa Indonesia itu sendiri yang masih belum mapan.

TINDAKAN PEMERINTAH DALAM MENGATASI PENGANGGURAN
Untuk mengatasi masalah pengangguran pemerintah telah membuat 5 kebijakan, antara lain :
1.    Mengubah kebijakan politik ekonomi makro, agar merangsang pertumbuhan ekonomi yang kemudian bisa menciptakan lapangan kerja baru.
2.    Membuat kebijakan fiskal dan moneter yang juga ramah terhadap tenaga kerja.
3.    Kebijakan ketiga, membangkitkan kembali kegiatan di sektor riil terutama yang bergerak di sektor usaha kecil dan menengah (UKM).
4.    Melakukan reformasi di bidang pertanahan. Selama ini tanah untuk kegiatan produksi, lebih banyak dikuasai secara terbatas oleh kalangan terbatas pula.
5.    Kebijakan kelima yang secara khusus sedang digarap Depnaker sekarang, ujar Pasaribu, melipat gandakan usaha peningkatan tenaga kerja di lingkungan keluarga yang  berpendapatan kecil. Hal itu dilakukan melalui kerja sama dengan kelompok pengusaha kecil dan menengah dari Jepang. Pemulihan ekonomi juga merupakan alternatif utama yang dilakukan pemerintah. Namun belum terlihat hasilnya, dikarenakan keadaan ekonomi Indonesia juga yang terlibat hutang dengan luar negri. Pemerintah juga mengajukan 2 kebijakan untuk mengatasi masalah pengangguran. Yaitu kebijakan makro (umum) dan kebijakan mikro (khusus). Kebijakan makro (umum) yang  berkaitan erat dengan pengangguran, antara lain kebijakan makro ekonomi seperti moneter  berupa uang beredar, tingkat suku bunga, inflasi dan nilai tukar yang melibatkan Bank Indonesia (Bank Sentral), fiskal (Departemen Keuangan) dan lainnya. Sedangkan kebijakan Mikro dijabarkan menjadi beberapa poin, antara lain :
ü  Pengembangan mindset dan wawasan penganggur, berangkat dari kesadaran bahwa setiap manusia sesungguhnya memilki potensi dalam dirinya namun sering tidak menyadari dan mengembangkan secara optimal.
ü  Melakukan pengembangan kawasan-kawasan, khususnya yang tertinggal dan terpencil sebagai prioritas dengan membangun fasilitas transportasi dan komunikasi. Ini akan membuka lapangan kerja bagi para penganggur di berbagai jenis maupun tingkatan. Membangun lembaga sosial yang dapat menjamin kehidupan penganggur.
ü  Mengembangkan suatu lembaga antarkerja secara profesional. Lembaga itu dapat disebutkan sebagai job center dan dibangun dan dikembangkan secara profesional sehingga dapat membimbing dan menyalurkan para pencari kerja.
ü  Segera harus disempurnakan kurikulum dan sistem pendidikan nasional (Sisdiknas).
ü  Sistem pendidikan dan kurikulum sangat menentukan kualitas pendidikan.
ü  Upayakan untuk mencegah perselisihan hubungan industrial (PHI) dan pemutusan hubungan kerja (PHK). PHI dewasa ini sangat banyak berperan terhadap penutupan  perusahaan, penurunan produktivitas, penurunan permintaan produksi industri tertentu dan seterusnya. Akibatnya, bukan hanya tidak mampu menciptakan lapangan kerja baru,  justru sebaliknya bermuara pada PHK yang berarti menambah jumlah penganggur. Mengembangkan potensi kelautan kita. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) mempunyai letak geografis yang strategis yang sebagian besar berupa lautan dan pulau- pulau yang sangat potensial sebagai negara maritim. Potensi kelautan Indonesia perlu dikelola lebih baik supaya dapat menciptakan lapangan kerja yang produktif dan inovatif.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari pemahasan di atas, yaitu dalam masa pemerintahan mulai dari masa orde lama hingga pada masa reformasi dan saat ini terdapat berbagai macam permasalahan perekonomian di Indonesia, beberapa kasus terberatnya dapat menimbulkan dampak yang sangat hebat bagi masyarakat Indonesia sendiri. Dan pada permaslahan tersebut, orang yang seharusnya menyampaikan aspirasi masyarakat terhadap pemerintah, justru berbondong-bondong untuk memakan harta Negara dan hak dari masyarakat Indonesia itu sendiri. Dan hal tersebut marak disebut sebagai KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme). Setiap pergantian masa pemerintahan, memiliki kebijakan tersendiri guna menanggulangi kesalahan dari kepemimpinan yang sebelumnya, namun karena setiap tindakan memiliki konsekuensi, hal yang dianggap oleh para pemimpin tersebut sudah berjalan maksimal, namun tergantung kepada masyarakat menangkapnya. Terjadinya inflasi dan tingginya tingkat  pengangguran disebabkan angka ketidaksadaran masyarakat akan adanya kehidupan dalam  bermasyarakat itu sendiri. Untuk mengatasi permasalahan pertumbuhan ekonomi inklusif dan  penciptaan lapangan kerja di Indonesia sendiri adalah pemerintah Indonesia telah membuat kebijakan kebijakan yang bisa mengurangi pengangguran dan bagaimana cara penerapannya dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

SARAN

Untuk mengatasi permasalahan pengangguran tersebut bisa dilakukan dengan cara menjadikan seseorang yang ahli dalam entrepreuneur. Karena seorang entrepreuneur itu sangat membantu pemerintah dalam pemulihan ekonomi. Karena mereka berperan dalam menambah produksi nasional, menciptakan kesempatan kerja, membantu pemerintah mengurangi pengangguran, membantu pemerintah dalam pemerataan pembangunan, menambah sumber devisa bagi pemerintah, menambah sumber pendapatan negara dengan membayar pajak, dan membantu pemerintah dalam memakmurkan bangsa. Wirausaha pada sektor informal seperti PKL (pedagang kaki lima), lebih mulia dibandingkan dengan lulusan sarjana yang tidak jelas kerjanya. Menciptakan SDM (Sumber Daya Manusia) yang berkualitas dan mempunyai keterampilan serta daya saing yang tinggi dalam persaingan global juga mampu mengatasi  perngangguran. Ini bisa dilakukan dengan membangun semangat dan kekreatifan akan memulai bekerja.
Dimulai dengan mengemukakan sebuah slogan ”Cintailah produk dalam negri”. Karena, dengan membeli produk luar negeri, berarti itu sama saja telah menciptakan pengangguran di negeri sendiri. Slogan ini harus dilakukan dengan gencar. Karena banyak dari masyarakat Indonesia umumnya kalangan menengah ke atas merasa ”gengsi” untuk membeli produk dalam negeri.
Kita bisa meminimalisir adanya pengangguran di Indonesia. Intinya, Indonesia bisa bangkit dari keterpurukan pengangguran dengan cara menanamkan pendidikan sedini mungkin, yang didukung oleh fasilitas yang menunjang juga disertai keterlibatan masyarakat dalam membantu menangani masalah pengangguran tersebut.


Sumber :

Tidak ada komentar:

Posting Komentar